” Sertifikasi Bagi Guru Usia 50 Tahun ke Atas “


Sumber : http://masedlolur.wordpress.com/2009/01/11/

Guru-vs-nasib-baik-yang-usia-50-tahun-ke-atas-bisa-dapat-sertifikat-profesi-pendidik-yang-belum-s1-atau-d4

image016

Presiden RI kembali meniupkan angin surga bagi guru. Setelah menaikkan tunjangan fungsional kini Presiden RI telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, selengkapnya download klik di sini.

Pasal-pasal 4,5,6 dan 66 tolong  dicermati bagi yang belum S-1 atau D-4 dan berumur 50 Tahun ke atas dan telah mengabdi minimal 20 tahun.

PP 74/2008 TENTANG GURU  PASAL 4,5,6 dan 66


Bagian Kedua
Sertifikasi

Pasal 4
(1) Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 5
(1) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
(2) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan.
(3) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.
(4) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bagi Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhinya, dapat dipenuhi melalui:
a. pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
b. pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian komprehensif oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
(5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memperhatikan:
a. pelatihan Guru dengan memperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya;
b. prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya; dan/atau
c. pengalaman mengajar dengan masa bakti dan prestasi tertentu.
(6) Guru Dalam Jabatan yang mengikuti pendidikan dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), baik yang dibiayai Pemerintah, Pemerintah Daerah,maupun biaya sendiri, dilaksanakan dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai Guru.
(7) Menteri dapat menetapkan aturan khusus bagi Guru Dalam Jabatan dalam memenuhi Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar pertimbangan:
a. kondisi Daerah Khusus; dan/atau
b. ketidakseimbangan yang mencolok antara kebutuhan dan ketersediaan Guru menurut bidang tugas.
( 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi Akademik, pendidikan, dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6
(1) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki beban belajar yang diatur berdasarkan persyaratan latar belakang bidang keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan.
(2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
(3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
(4) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
(5) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
(6) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana psikologi adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
(7) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SMP atau MTs atau SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan SMA atau MA atau SMALB atau SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik yang berlatar belakang S-1 atau diploma empat D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV nonkependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
( 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasionalpendidikan.

Pasal 66
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV, dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik apabila sudah:
a. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru; atau
b. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif
setara dengan golongan IV/a.

10 thoughts on “” Sertifikasi Bagi Guru Usia 50 Tahun ke Atas “

  1. Teruma kasih mau berkunjung ke blog saya. Follow up dapat Anda tanyakan langsung ke Dinas Pendidikan yang masuk dalam wilayah Anda.

  2. Saya termasuk Guru yang sudah cukup umur. Angaktan tahun 1984.waktu gencarnya D2 ditempatkan diseluruh pelosok tanah air. Pengabdian ini tentu tidak diragukan lagi.Pahit getir hidup dalam budaya dan adat istiadat yang berbeda dari latar belakang saya.Sementara yang mendapat tempat di kota besar dapat melanjutkan kuliah sampai sarjana. Dan kami di pelosok? boro boro mau kuliah ikut kegiatan MGMP saja harus mengorbankan anak didik tidak diajar selama 2 hari.Karena perjalanan cukup jauh. Dimanakah pemerataan kesejahteraan guru pada saat itu? Ini ada kesempatan sertifikasi guru.Siapa yang berhak menerima sertifikat guru yang besar pengabdiannya dan siapa yang hanya mengejar finansial kebutuhan hidup.Tidak imbang jika mereka harus diuji dengan materi uji yang sama.Saya sudah melihat sederet komponen portofolio.Semua isapan jempol jika tercapai seluruhnya oleh guru guru dipedalaman.Kesimpulannya.Sertifikasi guru hanya iming iming bagi guru dipedalaman surga bagi guru di kota.Itu jika komponen portofolio tetap panggah seperti itu.Saya berani diuji jika saya sama tempatnya dengan mereka yang serba berkecukupan fasilitas dan kondisi siswanya.Atau tukar tempat agar dapat dikatakan guru itu betul betul profesional dalam mendidik dan mengajar.Bisakah mereka menerima tawartan saya ? Kalau pemerintah sudah membuat standar profesi tentu guru tersebut yang sudah memiliki sertifikat mau dengan kondisi apapun seperti saya dulu pernah kerja dipedalaman.
    Meskipun begitu saya cukup senang guru mendapatkan tawaran yang baik dari bapak presiden.Dengan adanya sertifikasi guru, harapan saya jangan lantaran sertifikasi hidup guru jadi tambah rumit.Karena pelaksana dilapangan betul betul pusing dengan adanya beban mengajar harus 24 jam dalam satu minggu.Karena nyatanya di Sekolah penyelenggara pendidikan banyak guru yang tidak tepat mengajarnya dengan ijazahnya. Ada guru berijazah Fisika mengajar fisika hanya 1 kelas,lainnya diberi jam mengajar TIK( Komputer ) maaf bukan saya punya niat menelanjangi keadaan dalam sekolah tapi menyatakan bahwa betap[a sulitnya mengatur tenaga kerja jika harus sesuai peraturan yang ditetapkan.Kembali disini diperlukan permakluman.Karena bagaimanapun juga perlu ada aturan sehingga dunia pendidikan tidak semrawut dan bisa diperjual belikan oleh oknum lain sehubunghan dengan penempatan tenaga kerja.Seperti pernah terjadi seorang guru ijazah management dengan akta 4 diberi sk mengajar di SMK penyelenggara teknik.jelas saja tidak ada kerjaan yang cocok.Aklhirnya hanya duduk merenungi nasib sambil menunggu siswa yang lagi belajar komputer .artinya dia ditugasi oleh kep.sek mengajar TIK. Mau dikembalikan sknya guru itu takut sama pembuat sk.diterima batinnya tersiksa.Dus guru itu hanya merem melek. yangf pada akhirnya jelas guru tersebut tidak bisa mengikuti sertifikasi sebab tidak sesuai mengajar dengan ijazahnya.alias nilai dalam portofolio jelas berkurang. Hayoo siapa mau ngaku bersalahy dalam hal ini.sudahlah berjiwa besarlah agar tidak terlampau banyak dosa.

  3. Guru-guru yang telah ikut PLPG di P4TK PENJASKES dan BK Parung tahun 2009, kapan dapat menikmati uang tunjangan profesi…? Apalagi guru – guru yang telah mengikuti PLPG tersebut ada yang telah mendekati pensiun

  4. kapan saya di calonkan sertifikasi.umur saya sudah 42 tahun dan masa kerja saya sudah 21 tahun. sudah s1 sejak tahun 2000. dan banyak adik angkatan saya sudah lulus sertifikasi bahkan sudah menikmati gaji tsb.

  5. Di daerah kami (Purbalingga) beredar rumor bahwa bagi penerima tunjangan sertifikasi yang berumur 50 tahun yang belum S-1 atau D-IV pada tahun 2014 akan dicabut tunjangannya apabila pada tahun 2014 belum S-1. Apakah hal ini benar ? Kalau menurut pendapat kami bahwa setelah 5 tahun berlakunya PP 74/2008 tidak ada lagi uji sertifikasi syarat umur 50 tahun. Jadi setelah tahun 2012 syarat mengikuti sertifikasi harus berkualifikasi pendidikan S-1 atau D-IV.

  6. Untuk rumor tersebut smapai saat ini belum ada kita dengar di sini ( Jakarta dansekitarnya ). Demikian pak Imam. Terima kasih.

  7. Semoga Allah menggantikan kekecewaan anda serta kezaliman yang dibuat oleh sistem yang sebelumnya tdk terpikirkan dengan yang lebih baik, terkadang kita tdk menyangka.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s